Latest Event Updates

STANDARD MANAJEMEN

Posted on Updated on

A.1      Sistem Manajemen Mutu

Pengertian Sistem Manajemen Mutu adalah Dewasa ini sistem yang terdapat di dalam organisasi dapat mempengaruhi pelanggan untuk mencoba produk baru yang ditawarkan organisasi, dan kemudian tetap setia untuk terus memakai produk yang ditawarkan organisasi terebut. Semakin mudah pelanggan untuk mendapatkan produk yang ditawarkan  organisasi melalui kemudahan sistem yang ada, semakin setia pula pelanggan memakai produk yang ditawarkan organisasi tersebut.

Oleh karena itu, terdapat suatu standar untuk sistem yang diterapkan oleh manajemen, semakin baik sistem yang diterapkam manajemen dalam organisasi, maka semakin mudah bagi organisasi untuk mendapatkan standar Internasional bagi penerapan sistem manajemen di dalam organisasinya. ISO 9001:2000 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu. ISO 9001:2000 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari sistem manajemen mutu.

Definisi Sistem Manajemen Mutu Menurut Para Ahli

Pengertian Sistem Manajemen Mutu menurut Gasperz (2002;10) adalah sebagai berikut: “Suatu Sistem Manajemen Mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi   dan Praktek-praktek standar  untuk manajemen sistem  yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang/jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan atau organisasi”

Sistem Manajemen Mutu mendefenisikan bagaimana organisasi menerapkan praktek-praktek manajemen mutu secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar.

Sedangkan menurut Stephen (1997;196) ISO 9001:2000 didefenisikan sebagai berikut: “ISO 9001:2000 is concerned with specifying requirements for a quality system. A quality system is composed of an organizational structure, documented ptrocedures, and tools. The goal is to present attributes of the organization’s structure, procedures and/or tools that must be present in order to satisfy the requirements of ISO 9001:2000”

Sistem Manajemen Mutu menjelaskan bahwa ISO 9001:2000 berhubungan dengan Sistem Manajemen Mutu. Sistem Manajemen Mutu dibentuk dari struktur organisasi, dokumentasi, prosedur dan alat-alat yang terdapat di dalam organisasi. Dan tujuannya adalah untuk memberikan transparansi mengenai struktur organisasi,prosedur, dan alat-alat organisasi yang kemudian dapat memberi kepuasan kepada konsumen.

Dalam hal ini dari dua pengertian yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa sistem manajemen mutu merupakan suatu alat yang diterapkan dalam suatu organisasi, yang diterapkan untuk memberikan suatu transparansi mengenai aktivitas dalam organisasi. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kepuasan, dan dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan dan pasar.

Tujuan Sistem Manajemen Mutu

Menurut Gasperz (2002;10) tujuandari sistem manajemen mutu sebagai berikut:

  1. Menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Kesesuaian antara kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan pada suatu standar tertentu terhadap proses dan produk yang dihasilkan oleh perusahaan sangat penting.
  1. Memberikan kepuasan kepada konsumen melalui pemenuhan kebutuhan dan persyaratan proses dan produk yang ditentukan pelanggan dan organisasi. Keputusan pelanggan adalah reaksi emosional dan rasional positif pelanggan. Untuk mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan, segenap personil organisasi dituntut untuk memliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan  tanggungjawabnya masing-masing.

A.2      ISO 9000

ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu (SMM). ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu organisasi internasional di bidang standardisasi. ISO 9000 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh International Organization for Standardization Technical Committee (ISO/TC) 176. ISO/TC inilah yang bertanggungjawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu. ISO/TC 176 menetapkan siklus peninjauan ulang setiap lima tahun, guna menjamin bahwa standar-standar ISO 9000 akan menjadi up to date dan relevan untuk organisasi. Revisi terhadap standar ISO 9000 telah dilakukan pada tahun 1994 dan tahun 2000.

  • adanya satu set prosedur yang mencakup semua proses penting dalam bisnis.
  • adanya pengawasan dalam proses pembuatan untuk memastikan bahwa sistem menghasilkan produk-produk berkualitas.
  • tersimpannya data dan arsip penting dengan baik.
  • adanya pemeriksaan barang-barang yang telah diproduksi untuk mencari unit-unit yang rusak, dengan disertai tindakan perbaikan yang benar apabila dibutuhkan.
  • secara teratur meninjau keefektifan tiap-tiap proses dan sistem kualitas itu sendiri.

Sebuah perusahaan atau organisasi yang telah diaudit dan disertifikasi sebagai perusahaan yang memenuhi syarat-syarat dalam ISO 9001 berhak mencantumkan label “ISO 9001 Certified” atau “ISO 9001 Registered”.

Sertifikasi terhadap salah satu ISO 9000 standar tidak menjamin kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan. Sertifikasi hanya menyatakan bahwa bisnis proses yang berkualitas dan konsisten dilaksanakan di perusahaan atau organisasi tersebut.

Walaupan standar-standar ini pada mulanya untuk pabrik-pabrik, saat ini mereka telah diaplikasikan ke berbagai perusahaan dan organisasi, termasuk perguruan tinggi dan universitas.

Kumpulan Standar dalam ISO 9000

ISO 9000 mencakup standar-standar di bawah ini:

  • ISO 9000 – Quality Management Systems – Fundamentals and Vocabulary: mencakup dasar-dasar sistem manajemen kualitas dan spesifikasi terminologi dari Sistem Manajemen Mutu (SMM).
  • ISO 9001 – Quality Management Systems – Requirements: ditujukan untuk digunakan di organisasi manapun yang merancang, membangun, memproduksi, memasang dan/atau melayani produk apapun atau memberikan bentuk jasa apapun. Standar ini memberikan daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi apabila mereka hendak memperoleh kepuasan pelanggan sebagai hasil dari barang dan jasa yang secara konsisten memenuhi permintaan pelanggan tersebut. Implementasi standar ini adalah satu-satunya yang bisa diberikan sertifikasi oleh pihak ketiga.
  • ISO 9004 – Quality Management Systems – Guidelines for Performance Improvements: mencakup perihal perbaikan sistem yang terus-menerus. Bagian ini memberikan masukan tentang apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan sistem yang telah terbentuk lama. Standar ini tidaklah ditujukan sebagai panduan untuk implementasi, hanya memberikan masukan saja.

Masih banyak lagi standar yang termasuk dalam kumpulan ISO 9000, dimana banyak juga diantaranya yang tidak menyebutkan nomor “ISO 900x” seperti di atas. Beberapa standar dalam area ISO 10000 masih dianggap sebagai bagian dari kumpulan ISO 9000. Sebagai contoh ISO 10007:1995 yang mendiskusikan Manajemen Konfigurasi dimana di kebanyakan organisasi adalah salah satu elemen dari suatu sistem manajemen.

ISO mencatat “Perhatian terhadap sertifikasi sering kali menutupi fakta bahwa terdapat banyak sekali bagian dalam kumpulan standar ISO 9000 … Suatu organisasi akan meraup keuntungan penuh ketika standar-standar baru diintegrasikan dengan standar-standar yang lain sehingga seluruh bagian ISO 9000 dapat diimplementasikan”.

Sebagai catatan, ISO 9001, ISO 9002 dan ISO 9003 telah diintegrasikan menjadi ISO 9001. Kebanyakan, sebuah organisasi yang mengumumkan bahwa dirinya “ISO 9000 Registered” biasanya merujuk pada ISO 9001.

A.3      Total Quality Management

TQM atau Total Quality Management (Bahasa Indonesia: manajemen kualitas total) adalah strategi manajemen yang ditujukan untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi. Sesuai dengan definisi dari ISO, TQM adalah “suatu pendekatan manajemen untuk suatu organisasi yang terpusat pada kualitas, berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan serta memberi keuntungan untuk semua anggota dalam organisasi serta masyarakat.”

Filosofi dasar dari TQM adalah “sebagai efek dari kepuasan konsumen, sebuah organisasi dapat mengalami kesuksesan.”

Kendaraan yang digunakan dalam TQM :

  1. Manajemen Harian
  2. Manajemen Kebijakan
  3. Manajemen Cross-functional
  4. Gugus Kendali Mutu
  5. Manajemen Keselamatan Kerja

TQM telah digunakan secara luas dalam manufaktur, pendidikan, pemerintahan, dan industri jasa, bahkan program-program luar angkasa dan ilmu pengetahuan NASA.

A.4      Six Sigma

Six Sigma adalah suatu alat manajemen baru yang digunakan untuk mengganti Total Quality Management (TQM), sangat terfokus terhadap pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksi perusahaan secara keseluruhan. Memiliki tujuan untuk, menghilangkan cacat produksi, memangkas waktu pembuatan produk, dan mehilangkan biaya. Six sigma juga disebut sistem komprehensive – maksudnya adalah strategi, disiplin ilmu, dan alat – untuk mencapai dan mendukung kesuksesan bisnis. Six Sigma disebut strategi karena terfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan, disebut disiplin ilmu karena mengikuti model formal,yaitu DMAIC ( Define, Measure, Analyze, Improve, Control )dan alat karena digunakan bersamaan dengan yang lainnya, seperti Diagram Pareto(Pareto Chart) dan Histogram. Kesuksesan peningkatan kualitas dan kinerja bisnis, tergantung dari kemampuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Kemampuan ini adalah hal fundamental dalam filosofi six sigma.

Pengertian

Six sigma dapat dijelaskan dalam dua perspektif, yaitu perspektif statistik dan perspektif metodologi.

Perspektif statistik

Sigma dalam statistik dikenal sebagai simpangan baku (bahasa Inggris: standard deviation) yang menyatakan nilai simpangan terhadap nilai tengah. Suatu proses dikatakan baik apabila berjalan pada suatu rentang yang disepakati. Rentang tersebut memiliki batas, batas atas atau USL (Upper Specification Limit) dan batas bawah atau LSL (Lower Specification Limit) proses yang terjadi di luar rentang disebut cacat. Proses Six Sigma adalah proses yang hanya menghasilkan 3.4 DPMO (defect permillion opportunity).

Yield
(probabilitas tanpa cacat)
DPMO
(defect permillion opportunity)
Sigma
30.9 % 690.000 1
69.2 % 308.000 2
93.3 % 66.800 3
99.4 % 6.210 4
99.98 % 320 5
99.9997 3.4 6

Perspektif metodologi

Six Sigma merupakan pendekatan menyeluruh untuk menyelesaikan masalah dan peningkatan proses melalui fase DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). DMAIC merupakan jantung analisis six sigma yang menjamin voice of costumer berjalan dalam keseluruhan proses sehingga produk yang dihasilkan memuaskan pelanggan.

·         Define adalah fase menentukan masalah, menetapkan persyaratan-persyaratan pelanggan, mengetahui CTQ (Critical to Quality).

·         Measure adalah fase mengukur tingkat kecacatan pelanggan (Y).

·         Analyze adalah fase menganalisis faktor-faktor penyebab masalah/cacat (X). Improve adalah fase meningkatkan proses (X) dan menghilangkan faktor-faktor penyebab cacat.

·         Control adalah fase mengontrol kinerja proses (X) dan menjamin cacat tidak muncul.

Sejarah

Carl Frederick Gauss (17771885) adalah orang yang pertama kali memperkenalkan konsep kurva normal dalam bidang statistik. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Walter Shewhart pada tahun 1920 yang menjelaskan bahwa 3 sigma dari nilai rata-rata (mean) mengindikasikan perlunya perbaikan dalam sebuah proses.

Pada akhir tahun 1970, Dr. Mikel Harry, seorang insinyur senior pada Motorola’s Government Electronics Group (GEG) memulai percobaan untuk melakukan problem solving dengan menggunakan analisa statistik. Dengan menggunakan cara tsb, GEG mulai menunjukkan peningkatan yang dramatis: produk didesain dan diproduksi lebih cepat dengan biaya yg lebih murah. Metode tersebut kemudian ia tuliskan dalam sebuah makalah berjudul “The Strategic Vision for Accelerating Six Sigma Within Motorola” Dr. Mikel Harry kemudian dibantu oleh Richard Schroeder, mantan exekutive Motorola, menyusun suatu konsep perubahan manajemen ( change management ) yang didasarkan pada data. Hasil dari kerja sama tersebut adalah sebuah alat pengukuran kualitas yg sederhana yg kemudian menjadi filosofi kemajuan bisnis, yg dikenal dengan nama Six Sigma.

Perbedaan Six Sigma dan Total Quality Management (TQM)

Thomas Pyzdek, seorang konsultan implementasi Six Sigma dan penyusun buku “The Six Sigma Handbook”, pada bulan Februari 2001, menjelaskan adanya perbedaan penting antara Six Sigma dan TQM yaitu, TQM hanya memberikan petunjuk secara umum (sesuai dengan istilah manajemen yang digunakan dalam TQM). Petunjuk untuk TQM begitu umumnya sehingga hanya seorang pemimpin bisnis yang berbakat yang mampu menterjemahkan TQM dalam operasional sehari-hari. Secara singkat, TQM hanya memberikan petunjuk filosofis tentang menjaga dan meningkatkan kualitas, tetapi sukar untuk membuktikan keberhasilan pencapaian peningkatan kualitas.

Kemudian konsep Total Quality Control, pada tahun 1950, menunjukkan bahwa kualitas produk bisa ditingkatkan dengan cara memperpanjang jangkauan standar kualitas ke arah hulu, yaitu di area engineering dan purchasing. Akan tetapi ada beberapa kelemahan yang muncul pada pelaksanaan Total Quality Control yaitu:

  1. Terlalu fokus pada kualitas dan tidak memperhatikan isu bisnis kritis lainnya.
  2. Implementasi Total Quality Control menciptakan pemahaman bahwa masalah kualitas adalah masalahnya departemen Quality Control, padahal masalah kualitas biasanya berasal dari ketidakmampuan departemen lain dalam perusahaan yg sama.
  3. Penekanan umumnya pada standar minimum kualitas produk, bukan pada bagaimana meningkatkan kinerja produk.

Six Sigma dalam pelaksanaannya menunjukkan hal-hal menjadi solusi permasalahan di atas:

  1. Menggunakan isu biaya, cycle time dan isu bisnis lainnya sebagai bagian yg harus diperbaiki.
  2. Six sigma tidak menggunakan ISO 9000 dan Malcolm Baldrige Criteria tetapi fokus pada penggunaan alat untuk mencapai hasil yg terukur.
  3. Six sigma memadukan semua tujuan organisasi dalam satu kesatuan. Kualitas hanyalah salah satu tujuan, dan tidak berdiri sendiri atau lepas dari tujuan bisnis lainnya.
  4. Six sigma menciptakan agen perubahan (change agent) yg bukan bekerja di Quality Department. Ban hijau (Green Belt) adalah para operator yg bekerja pada proyek Six Sigma sambil mengerjakan tugasnya.

Faktor penting dalam implementasi Six Sigma

  1. Dukungan dari Top level. Six sigma menawarkan pencapaian yang terukur yang tidak akan mampu ditolak oleh pemimpin perusahaan, yang dikerjakan oleh seorang super star yg sangat tahu apa yg harus dilakukan di bidangnya (Black Belt, Project Champion, Executive Champion).
  2. Tim yang hebat. Para Executive Champion, Deployment Champions, Project Champions, Master Black Belts, Black Belts, dan Green Belts adalah orang-orang yg terlatih dengan baik untuk mengerjakan proyek Six Sigma.
  3. Training yg berbeda dgn yg pernah ada. Anggota proyek Six Sigma adalah mereka yg pernah ditraining secara khusus dengan biaya antara $15,000-$25,000 per Black Belt, yg akan dibayar melalui saving yg didapat dari setiap proyek Six Sigma.
  4. Alat ukur yg baru, dengan menggunakan DPMO (Defects Per Million Opportunities) yang berhubungan erat dgn Critical to Quality (CTC) yg diukur berdasarkan persepsi customer, yg bisa dibandingkan antar departemen atau divisi dalam satu perusahaan.
  5. Tradisi perusahaan yg baru, yaitu mempromosikan usaha untuk melakukan peningkatan kualitas secara terus menerus.

B.1      Standar Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Sistem Manajemen K3 (SMK3). Berikut adalah beberapa Sistem Manajemen K3 antara lain adalah :

  1. Siklus Proses SMK3

Tahapan proses dalam SMK3 bersifat siklus, yaitu harus terjadi proses perbaikan yang berkelanjutan (continual improvement), yaitu mulai dari proses pengembangan komitmen dan  kebijakan – perencanaan – pelaksanaan/ penerapan – pengukuran dan evaluasi – peninjauan ulang dan peningkatan oleh manajemen dst sehingga terjadi proses perbaikan sistem secara inheren, sebagaimana digambarkan dalam bagan sbb:

  1. Tahapan Proses dalam SMK3

Komitmen dan Kebijakan Tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

  1. Kepemimpinan dan Komitmen:  Komitmen untuk menerapkan SMK3 di tempat kerja, mutlak harus diberikan oleh semua pihak, terutama dari pihak manajemen / pengurus dan tenaga kerja. Oleh karena itu, perusahaan harus:
  • Membentuk organisasi tempat kerja untuk terciptanya K3.
  • Menyediakan anggaran dan personil yang memadai.
  • Melakukan perencanaan dan pelaksanaan Program K3.
  • Melakukan penilaian atas kinerja Program K3.
  1. Tinjauan awal K3.

Manajemen harus melakukan tinjauan awal K3 dengan cara:

  • Mengidentifikasikan kondisi yang ada.
  • Mengidentifikasikan sumber bahaya.
  • Penguasan pengetahuan, peraturan perundangan dan standar K3.
  • Membandingkan penerapan K3 di perusahaan lain yang lebih baik.
  • Meninjau sebab akibat dari kejadian yang membahayakan.
  • Menilai efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
  1. Kebijakan K3.

Kebijakan K3 merupakan suatu pernyataan kepada umum yang ditandatangani oleh manajemen senior yang menyatakan komitmen dan kehendaknya untuk bertanggung jawab terhadap elemen K3:

  • Komitmen tertulis, ditandatangani pengurus tertinggi.
  • Memuat visi dan tujuan yang bersifat dinamis.
  • Memuat kerangka kerja dan program kerja.
  • Dibuat melalui proses konsultasi dengan pekerja/wakil pekerja.
  • Disebarluaskan kepada seluruh pekerja.
  1. Perencanaan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan:

  • Perencanaan manajemen risiko.
  • Menetapkan tujuan dan sasaran dari kebijakan K3.
  • Menggunakan indikator kinerja sebagai penilaian kinerja K3.
  • Menetapkan sistem pertanggung jawaban dan cara pencapaian kebijakan K3.
  1. Penerapan

Pada tahap ini, perusahaan perlu memperhatikan:

  1. Jaminan Kemampuan, yaitu:
  • Tersedianya personil terlatih, sarana dan dana yang memadai.
  • Tersedianya sistem dan  prosedur yang terintegrasi dengan K3.
  • Adanya Tanggungjawab dan akuntabilitas K3 dari Pengurus
  • Adanya motivasi/ kesadaran pekerja tentang SMK3.
  • Adanya komunikasi dengan pekerja tentang penerapan SMK3.
  • Adanya seleksi, penilaian dan pelatihan kompetensi untuk K3.
  1. Kegiatan pendukung
  • Komunikasi dua arah yang efektif antara pengurus dan pekerja.
  • Pelaporan,  guna  menjamin  SMK3  dipantau,  kinerjanya ditingkatkan.
  • Dokumentasi sistem dan prosedur kegiatan perusahaan.
  • Pengendalian Dokumen, hanya yang berlaku yang digunakan.
  • Adanya pengendalian rekaman sebagai bukti penerapan SMK3
  1. Identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
  • Pada saat perancangan, rekayasa, pengadaan dan  pelaksanaan.
  • Lakukan pengendalian administratip dan  APD pada pelaksanaan.
  • Tinjau ulang kontrak dan persyaratan saat pembelian.
  • Persiapkan prosedur menghadapi keadaan darurat, insiden dan pemulihan keadaan darurat.
  1. Pengukuran dan Evaluasi

Fungsi kegiatan tahap Pengukuran dan Evaluasi adalah untuk:

  • Memantau, mengukur dan mengevaluasi kinerja SMK3
  • Mengetahui keberhasilan/efektifitas penerapan SMK3, dan
  • Mengidentifikasi dan melakukan tindakan perbaikan yang perlu.

Prosedur Pengukuran dan  evaluasi didokumentasikan, meliputi kegiatan:

  • Inspeksi dan  Pengujian, dilakukan oleh petugas yang berkompeten rekamannya dipelihara dengan alat/metode yang memenuhi syarat K3, setiap penyimpangan harus segera ditindak lanjuti, diselidiki dan  ditinjau.
  • Audit SMK3, dilakukan untuk membuktikan dan mengukur efekifitas penerapan SMK3 di tempat kerja oleh auditor internal untuk setiap enam bulan, dan oleh auditor eksternal / independen tiap tiga tahun.
  • Tindakan Perbaikan dan Pencegahan terhadap semua temuan hasil pemantauan, inspeksi, pengujian dan audit harus dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis untuk menjamin efektifitas SMK3.
  1. Tinjauan Ulang dan Peningkatan oleh Pihak Manajemen

Bertujuan meningkatkan kinerja K3 secara keseluruhan, mencakup:

  • Evaluasi terhadap penerapan dan kinerja K3.
  • Tinjauan ulang tujuan, sasaran dan kinerja K3.
  • Melakukan evaluasi dan tindak lanjut temuan audit SMK3.
  • Evaluasi efektifitas penerapan SMK3 dan kebutuhan perubahan SMK3.

B.2      OHSAS 18000

            Sejak tahun 1950, Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization, ILO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) telah berbagi definisi mengenai kesehatan kerja. Dalam revisi terakhir tahun 1995, definisi dari kesehatan kerja (occupational health) adalah, “Occupational health should aim at: the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental and social well-being of workers in all occupations; the prevention amongst workers of departures from health caused by their working conditions; the protection of workers in their employment from risks resulting from factors adverse to health; the placing and maintenance of the worker in an occupational environment adapted to his physiological and psychological capabilities; and, to summarize, the adaptation of work to man and of each man to his job.”

Standar OHSAS 18000 merupakan spesifikasi dari sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja internasional untuk membantu organisasi mengendalikan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan personilnya.

Standar ini diterbitkan oleh komite teknis yang terdiri dari badan standardisasi nasional, lembaga sertifikasi dan para konsultan, diantaranya adalah: National Standards Authority of Ireland, Standards Australia, South African Bureau of Standards, British Standards Institution, Bureau Veritas Quality International, Det Norske Veritas, Lloyds Register Quality Assurance, National Quality Assurance, SFS Certification, SGS Yarsley International Certification Services, dan lain sebagainya.

Spesifikasi dan persyaratan diatur dalam OHSAS 18001 dan pedomannya diberikan pada OHSAS 18002. Revisi terakhir adalah tahun 2007. Standar ini juga kompatibel dengan ISO 9000 dan ISO 14000. Umumnya, ke-3 standar ini diaplikasikan sebagai integrated system.

Dalam perusahaan harus memiliki standar OHSAS 18000, hal ini penting bagi keselamatan kerja di perusahaan sehingga akan menghasilkan produksi yang berjalan lancar dan berdampak baik bagi karyawan untuk mencegah atau memperkecil tingkat kecelakaan.

Apabila perusahaan tersebut bergerak di bidang industri yang memproduksi suatu barang dengan menggunakan alat-alat berat yang paling diutamakan adalah kesehatan dan keselamatan karyawan dalam bertugas, sehingga perusahaan harus memperhatikan kebutuhan fisik terhadap karyawan, seperti memberi makan kepada karyawan pada waktu jam makan & istirahat yang cukup umtuk menjaga kesehatan karyawan. begitu juga dibutuhkan keselamatan kerja dalam bertugas, oleh karena itu perusahaan membuat aturan / prosedur untuk diterapkan pada karyawannya. bagi keselamatan karyawan harus lah menggunakan pakaian yang aman atau pelindung diri menurut aturan perusahaan sehingga memperkecil tingkat kecelakan.

Dengan adanya OHSAS 18000 perusahaan pun akan berjalan dengan baik karena kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan sangat diperhatikan dan menguntungkan bagi perusahaan dalam meningkatkan hasil produksi, dalam hal ini berdampak positif sehingga saling menguntungkan bagi perusahaan maupun karyawan.

Sumber Ilmu

Sumber Ilmu

Sumber Ilmu

Sumber Ilmu

Sumber Ilmu

Sumber Ilmu

STANDARD TEKNIK

Posted on Updated on

Pengertian Standar Teknik

Standard Teknik adalah serangkaian eksplisit syarat yang harus dilengkapi oleh bahan, produk, atau layanan. Jika bahan, produk atau jasa gagal melengkapi satu atau lebih dari spesifikasi yang berlaku, kemungkinan akan disebut sebagai berada di luar spesifikasi. Sebuah standard teknik dapat dikembangkan secara pribadi, misalnya oleh suatu perusahaan, badan pengawas, militer, dll: ini biasanya di bawah payung suatu sistem manajemen mutu . juga dapat dikembangkan dengan standar organisasi yang memiliki lebih beragam input dan biasanya dikembangkan dengan sukarela standar:ini bias menjadi wajib jika diadopsi oleh suatu pemerintahan, kontrak bisnis,dll. Istilah standard teknik yang digunakan sehubungan dengan lembar data (atau lembar spec). Sebuah lembar data biasanya digunakan untuk komunikasi teknis untuk menggambarkan karakteristik teknis dari suatu item atau produk. Hal ini dapat diterbitkan oleh produsen untuk membantu orang memilih produk atau untuk membantu menggunakan produk.

  1. ASME ( American Society of Mechanical Engineer )

Memiliki satu standar global menjadi semakin penting sebagai perusahaan
menggabungkan melintasi batas internasional, dibantu oleh perjanjian perdagangan regional seperti North American Free Trade Agreement (NAFTA) dan yang ditetapkan oleh UniEropa (UE),yang telah memfasilitasi merger internasional melalui penurunan tarif pada impor.Perusahaan yang terlibat dalam konsolidasi ini digunakan untuk menjual hanya satu pasar,sekarang menemukan diri mereka jual ke pasar global. Di bawah ini adalah Overview dari Code dan Standard ASME yang biasa di pakai oleh para Engineer untuk mendesign di pabrik baik itu oil & gas atau pulp & paper atau chemical plant atau apalah yang menggunakan code dan Standard ASME. ASME / ANSI B16 – Standar Pipes and Fittings yang ASME B16 Standar mencakup pipa dan alat kelengkapan dalam besi cor, perunggu, tembaga dan besi tempa The ASME – American Society of Mechanical Engineers – ASME / ANSI B16 Standar mencakup pipa dan alat kelengkapan dalam besi cor, perunggu, tembaga dan baja tempa. ASME / ANSI B16.1 – 1998 – Cast Iron Pipe Fittings flensa dan flens  Standar ini untuk Kelas 25, 125, dan 250 Cast Iron Pipe Fittings flensa dan flens meliputi:

  • Tekanan-suhu peringkat.
  • Ukuran dan metode mengurangi bukaan menunjuk fitting.
  • Persyaratan minimum untuk bahan.
  • dimensi dan toleransi.
  1. ANSI ( American National Standard Institute)

Sebagai suara standar AS dan sistem penilaian kesesuaian, American National Standards Institute (ANSI) memberdayakan anggotanya dan konstituen untuk memperkuat posisi pasar AS dalam ekonomi global sambil membantu untuk menjamin keselamatan dan kesehatan konsumen dan perlindungan dari lingkungan. Ada banyak peralatan proteksi yang ada pada bay penghantar maupun bay trafo. Masing -masing peralatan proteksi tersebut dalam rangkaian satu garis digambarkan dalam bentuk lambang / kode.  Berikut adalah Kode dan lambang rele Proteksi berdasarkan standar ANSI C37-2 dan IEC 60617.

  1. ASTM (American Society for Testing and Materials)

ASTM (American Society for Testing and Materials) International, sebelumnya dikenal sebagai American Society untuk Pengujian dan Material (ASTM), adalah pemimpin global yang diakui dalam pengembangan dan pengiriman standar internasional konsensus sukarela. Hari ini, sekitar 12.000 ASTM standar yang digunakan di seluruh dunia untuk meningkatkan kualitas produk, meningkatkan keamanan, memfasilitasi akses pasar dan perdagangan, dan membangun kepercayaan konsumen. ASTM kepemimpinan dalam pembangunan standar internasional didorong oleh kontribusi dari anggotanya: lebih dari 30.000 pakar top dunia teknis dan profesional bisnis yang mewakili 135 negara. Bekerja dalam suatu proses terbuka dan transparan dan menggunakan infrastruktur canggih elektronik ASTM, anggota ASTM memberikan metode pengujian, spesifikasi, panduan, dan praktek-praktek yang mendukung industri dan pemerintah di seluruh dunia.

  1. TEMA (The Tubular Exchanger Manufacturers Association)

TEMA (The Tubular Exchanger Manufacturers Association) adalah asosiasi perdagangan dari produsen terkemuka shell dan penukar panas tabung, yang telah merintis penelitian dan pengembangan penukar panas selama lebih dari enam puluh tahun. Standar TEMA dan perangkat lunak telah mencapai penerimaan di seluruh dunia sebagai otoritas pada desain shell dan tube penukar panas mekanik. TEMA adalah organisasi progresif dengan mata ke masa depan. Anggota pasar sadar dan secara aktif terlibat, pertemuan beberapa kali setahun untuk mendiskusikan tren terkini dalam desain dan manufaktur. Organisasi internal meliputi berbagai subdivisi berkomitmen untuk memecahkan masalah teknis dan meningkatkan kinerja peralatan. Upaya teknis koperasi menciptakan jaringan yang luas untuk pemecahan masalah, menambah nilai dari desain untuk fabrikasi.

Apakah memiliki penukar panas yang dirancang, dibuat atau diperbaiki, Anda dapat mengandalkan pada anggota TEMA untuk memberikan desain, terbaru efisien dan solusi manufaktur. TEMA adalah cara berpikir – anggota tidak hanya meneliti teknologi terbaru, mereka menciptakan itu. Selama lebih dari setengah abad tujuan utama kami adalah untuk terus mencari inovasi pendekatan untuk aplikasi penukar panas. Akibatnya, anggota TEMA memiliki kemampuan yang unik untuk memahami dan mengantisipasi kebutuhan teknis dan praktis pasar saat ini.

  1. JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD)

Standar Industri Jepang (JIS) menentukan standar yang digunakan untuk kegiatan industri di Jepang. proses standarisasi dikoordinasikan oleh jepang komite standar industri dan dipublikasikan melalui standar jepang

Di era Meiji, perusahaan swasta bertanggung jawab untuk membuat standar meskipun pemerintah Jepang tidak memiliki standar dan dokumen spesifikasi untuk tujuan pengadaan untuk artikel tertentu, seperti amunisi. Ini diringkas untuk membentuk standar resmi (JES lama) pada tahun 1921. Selama Perang Dunia II, standar disederhanakan didirikan untuk meningkatkan produksi materiil. Orang Jepang ini Standards Association didirikan setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II pada 1945.

Para Industri Jepang Komite Standar peraturan yang diundangkan pada tahun 1946, standar Jepang (JES baru) dibentuk. Hukum Standardisasi Industri disahkan pada 1949, yang membentuk landasan hukum bagi Standar hadir Industri Jepang (JIS).

Hukum Standardisasi Industri direvisi pada tahun 2004 dan“JIS tanda” (produk sistem sertifikasi) diubah; sejak 1 Oktober 2005, baru JIS tanda telah diterapkan pada sertifikasi ulang. Penggunaan tanda tua diizinkan selama masa transisi tiga tahun (sampai 30 September 2008), dan setiap produsen mendapatkan sertifikasi baru atau memperbaharui bawah persetujuan otoritas telah mampu untuk menggunakan merek JIS baru. Oleh karena itu semua JIS-bersertifikat produk Jepang telah memiliki JIS tanda baru sejak 1 Oktober 2008.

  1. DIN (Deutsches Institut fur Normung)

DIN (Deutsches Institut fur Normung), Institut Jerman untuk Standardisasi, menawarkan stakeholder platform untuk pengembangan standar sebagai layanan untuk industri, negara dan masyarakat secara keseluruhan. Sebuah organisasi nirlaba terdaftar, DIN telah berbasis di Berlin sejak tahun 1917. DIN tugas utama adalah untuk bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk mengembangkan standar berbasis konsensus yang memenuhi persyaratan pasar. Beberapa 26.000 pakar menyumbangkan keahlian dan pengalaman mereka dengan perjanjian process.

By standardisasi dengan Pemerintah Federal Jerman, DIN adalah standar nasional diakui tubuh yang mewakili kepentingan Jerman dalam organisasi standar Eropa dan internasional. Sembilan puluh persen dari standar kerja sekarang dilakukan oleh DIN bersifat internasional di alam.

  1. API (American Petroleum Institute)

API adalah standard yang dibikin oleh American Petroleum Institute untuk memberikan ranking bagi viskositas dan kandungan oli yang berlaku. Ijin oli dari berbagai perusahaan yang berbeda dibandingkan dalam rangka menciptakan standard bobot viskositas. Juga ijin oli dari berbagai perusahaan berbeda dibandingkan dalam rangka menciptakan standard formulasi isi kandungan oli ( terutama untuk meyakinkan isi kandungan oli sesuai dengan aturan system control polusi yang dikeluarkan pemerintah, seperti katalitik converter, tetapi standard ini lebih mengacu pada oli untuk mesin mobil daripada untuk mesin motor. Standar API dipengaruhi oleh mandat pemerintah ( seperti control terhadap polusi ), jadi oli yang memenuhi standard rating lebih baru/tinggi bukan berarti performanya lebih baik (atau bahkan sama) dengan oli dengan rating yang lebih tua, ini bergantung pada tipe mesin motor anda.

Standar API dibuat untuk mesin mobil, bukan mesin motor. yang ini udah usang, juarang banged ada lagi di pasaran. Sebaiknya Jangan digunakan untuk sepeda motor. Secara teknik usang, tetapi masih banyak digunakan untuk oli sepeda motor. Termasuk atria  motor semplakan dan kesayangan kita semua. Masih banyak oli sepeda motor yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam ranking SF/SG (seperti yang ditawarkan Castrol, Mobil, Top one, dll ) dan banyak juga sepeda motor yang menggunakan spesifikasi oli ranking ini, seperti Yamaha Vega (Yamalube 4 API Service SF, SAE20w-40).

  1. BSI

BSI Standar adalah Inggris Badan Standar Nasional (NSB) dan merupakan pertama di dunia. Ia mewakili kepentingan Inggris ekonomi dan sosial di semua organisasi standar Eropa dan internasional dan melalui pengembangan solusi informasi bisnis untuk organisasi Inggris dari semua ukuran dan sektor. BSI Standar bekerja dengan industri manufaktur dan jasa, bisnis, pemerintah dan konsumen untuk memfasilitasi produksi standar Inggris, Eropa dan internasional. Bagian dari BSI Group, BSI Standar memiliki hubungan kerja yang erat dengan pemerintah Inggris, terutama melalui Departemen Inggris untuk Bisnis, Inovasi dan Keterampilan (BIS). BSI Standar adalah nirlaba mendistribusikan organisasi, yang berarti bahwa setiap keuntungan yang diinvestasikan kembali ke dalam layanan yang disediakan Sejak didirikan pada tahun 1901 sebagai Komite Standar Teknik, BSI Group telah tumbuh menjadi sebuah organisasi global yang independen terkemuka yang menyediakan jasa solusi bisnis berbasis standar di lebih dari 140 negara.

  1. SNI (STANDAR NASIONAL INDONESIA)

Salah satu contoh standart teknik adalah SNI (Standart Nasional Indonesia). SNI adalah satu – satunya standart yang berlaku secara nasional di Indonesia, dimana semua produk atau tata tertib pekerjaan harus memenuhi standart SNI ini. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of good practice, yaitu:

  • Openess : Terbuka agar semua stakeholder dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI.
  • Transparency: agar stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya.
  • Consensus and impartiality : agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
  • Effectiveness and relevance: memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Coherence: Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional.
  • Development dimension (berdimensi pembangunan): agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh BSN yaitu untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Contoh Standart Nasional Indonesia yang telah diterapkan di Indonesia salah satunya adalah tentang penggunaan Informasi dan Dokumentasi – Internasional Standard Serial Number (ISSN). SNI ini merupakan adopsi identic dari ISO 3297:2007, ini dirumuskan oleh Panitia Teknis 01-03, Informasi dan Dokumentasi, dan telah dibahas dirapat konsensus pada 21 November 2007 di Jakarta. Rapat dihadiri oleh wakil dari produsen, kelompok pakar, himpunan profesi, dan instansi terkait lainnya.

Kebutuhan kode pengenal ringkas dan unik sudah menjadi kebutuhan bagi semua pihak, pertukaran informasi yang baik diantara perpustakaan, produsen abstrak, dan pengguna data, maupun diantara pemasok, distributor dan perantara lainnya menyebabkan terciptanya kode standart. Standart nasional ini menjelaskan dan memasyarakatkan penggunaan kode stansart (ISSN) sebagai identifikasi unik untuk terbitan berseri dan sumber daya berlanjut lainnya. ISSN adalah nomor denan 8 digit, termasuk digit cek, dan diketahui oleh ISSN yang diberikan kepada sumberdaya berlanjut oleh jaringan ISSN.

Susunan ISSN :

  • ISSN terdiri atas delapan digit berupa angka 0 sampai 9, kecuali digit terakhir (posisi paling kanan) yang dapat juga berupa huruf besar X. digit terakhir dapat menjadi digit cek.
  • Digit cek dihitung berdasarkan modulus 11 dengan bobot 8 sampai 2 dan X harus digunakan sebagai digit cek bila digit cek adalah 10.
  • ISSN harus didahului dengan singkatan ISSN dan satu spasi, serta ditampilkan dalam dua kelompok yang masing – masing terdiri atas empat digit yang dipisahkan oleh tanda hugung. Contoh : ISSN 0251 – 1479.

Pemberian ISSN

  • ISSN hanya diberikan oleh pusat dalam jaringan ISSN. Jaringan ISSN adalah lembaga kolektifyang terdiri atas Pusat Internasional ISSN serta pusat nasional dan regional yang menjalankan administrasi pemberian ISSN.
  • Metadata untuk sumber daya berlanjut yang mendapatkan ISSN harus dikumpulkan dan diserahkan pada waktu yang ditentukan oleh Pusat Internasional ISSN ke Register ISSN oleh pusat dalam jaringan ISSN yang mendaftar sumber daya berlanjut.
  • Untuk setiap sumber daya berlanjut dalam media tertentu sebagaimana ditentukan dalam ISSN Manual hanya diberikan satu ISSN.
  • Setiap ISSN terkait selamanya dengan judul kunci yang ditetapkan oleh jaringan ISSN pada saat pendaftaran.
  • Bila suatu sumber daya berlanjut diterbitkan dalam media yang berbeda dengan judul yang sama atau berbeda, ISSN dan judul kunci yang berlainan harus diberikan untuk setiap edisi.
  • Bila sumber daya berlanjut mengalami perubahan berarti dalam judul atau perubahan besar lain seperti yang disebut dalam ISSN Manual, ISSN baru harus diberikan dan judul kunci baru harus dibuat.
  • ISSN yang telah diberikan untuk sumber daya berlanjut tidak dapat diubah, diganti atau digunakan lagi untuk terbitan lain.
  • Judul kunci ditetapkan atau disahkan oleh pusat ISSN yang bertanggung jawab atas pendaftaran sumber daya berlanjut, sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam ISSN Manual.

Pemberian ISSN kepada sumber daya berlanjut tidak dapat diartikan atau dianggap sebagai bukti hokum kepemilikan hak cipta atas suatu terbitan atau isinya

Sumber Ilmu

Penjelasan Mengenai Persatuan Insinyur Indonesia (PII)

Posted on Updated on

PENGERTIAN PERSATUAN INSINYUR INDONESIA ( PII )

 

Yang dimaksud dengan Insinyur adalah Sebutan/Gelar Profesi bagi seorang yang telah memiliki gelar akademik sebagai sarjana teknik, sarjana pertanian dan atau sarjana teknik terapan, lulusan Program Studi Teknik terkait yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi perguruan tinggi yang berwenang, dan telah terdaftar sebagai Anggota Persatuan Insinyur Indonesia. Persatuan Insinyur Indonesia atau disingkat PII (dalam bahasa Inggris The Institution of Engineers Indonesia – IEI) adalah organisasi profesi yang didirikan di Kota Bandung pada tanggal 23 Mei 1952[1] untuk menghimpun para insinyur atau sarjana teknik di seluruh Indonesia.

 

Sejarah Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dimulai pada tanggal 23 Mei 1952 ketika Ir. H. Djoeanda Kartawidjaja dan Prof. Ir. R. Roosseno Soerjohadikoesoemo berkumpul bersama kawan-kawannya sesama insinyur Indonesia di Aula Barat, Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung (sekarang menjadi ITB) di Jl. Ganesha 10, Bandung. Pada saat itu jumlah insinyur Indonesia baru sekitar 75 orang. Sementara tanggung jawab yang harus dipikul sangat besar. Untuk itu disepakati untuk membuat Persatuan Insinyur Indonesia dengan tujuan untuk mempererat kerja sama para insinyur agar dapat menjadi kekuatan yang nyata untuk membangun negara dan bangsa Indonesia. Pada tahun 1957, PII juga menjadi salah satu motor utama berdirinya Institut Teknologi Bandung (ITB). PII adalah organisasi profesi tertua kedua di Indonesia setelah IDI.

Tempat kedudukan PII adalah :

  1. Pengurus Pusat berkedudukan di ibukota Republik Indonesia
  2. Pengurus Wilayah berkedudukan di ibukota Propinsi
  3. Pengurus Cabang berkedudukan di kota yang terdapat konsentrasi anggota PII dalam jumlah yang cukup, baik di dalam atau di luar negeri; dan
  4. Pengurus Badan Kejuruan, selanjutnya disingkat BK, dan atau Badan Kejuruan Teknologi, selanjutnya disingkat BKT, tingkat nasional berkedudukan di ibukota Republik Indonesia.
Tujuan PII adalah :

  1. Menjadi organisasi profesi keinsinyuran secara nasional yang memiliki kesetaraan dan diakui internasional.
  2. Memupuk profesionalisme korsa Insinyur Indonesia, meningkatkan jiwa serta semangat persatuan nasional dalam mendarma baktikan kompetensinya kepada kepentingan bangsa dan negara melalui peningkatan nilai tambah perwujudan cita-cita bangsa
  3. Meningkatkan kepedulian dan tanggap profesional terhadap permasalahan, tantangan, serta peluang pembangunan daerah/nasional melalui optimasi pemberdayaan kompetensi professional secara integratif.
  4. Mendorong profesionalisme dalam penguasaan, pengembangan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan khususnya rakyat Indonesia.

Fungsi PII adalah organisasi profesi yang merupakan wadah berhimpunnya para Insinyur Indonesia, untuk secara bersama meningkatkan kemanfaatannya bagi bangsa dan negara, serta penguasaan, pengembangan serta pemberdayaan iptek dan kompetensi, untuk nilai tambah kesejahteraan umat manusia pada umumnya, khususnya rakyat Indonesia dengan tugas pokok :

  1. Meningkatkan peran dan tanggung jawab profesional profesi Insinyur Indonesia dalam
  2.  pembangunan daerah, nasional, regional dan internasional.
  3. Meningkatkan kompetensi professional Insinyur Indonesia berdaya saing internasional yang mampu menjawab tantangan dalam kancah lokal, nasional, regional dan internasional.
  4. Menyelenggarakan kegiatan advokasi dan edukasi profesi keinsinyuran.
  5. Membina dan mengembangkan kegiatan yang dapat mendorong terciptanya iklim untuk tumbuh dan berkembangnya profesi insinyur Indonesia.
  6. Membangun wahana pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Profesi Keinsinyuran Indonesia yang diakui dunia internasional dengan menyelenggarakan Program Pengembangan kompetensi Profesi Insinyur secara konsisten dan berkelanjutan.

1) Warga PII terdiri dari :

  1. Anggota, yaitu perorangan warganegara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai anggota.
  2. Mitra Profesi, yaitu perorangan warganegara asing yang memenuhi persyaratan sebagai mitra profesi.
  3. Organisasi mitra, yaitu organisasi atau badan usaha yang berkaitan erat dengan profesi insinyur.
  4. Warga Kehormatan, yaitu perorangan warganegara Indonesia ataupun asing yang memenuhi persyaratan sebagai warga kehormatan.

2) Anggota PII terdiri dari :

  1. Anggota Biasa.
  2. Anggota Luar Biasa.
  3. Anggota Mahasiswa

 

Kewajiban Setiap Warga PII :

  1. Berkewajiban mentaati dan melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Keputusan yang sah yang dikeluarkan oleh PII.
  2. Berkewajiban memelihara rasa kebersamaan dan solidaritas sesama anggota PII.
  3. Menjaga Nama baik PII dan menjunjung tinggi Kode Etik PII.
  4. Berhak untuk mengikuti semua program kegiatan PII, yang secara resmi diselenggarakan di lingkungan PII.
  5. Berhak untuk menyampaikan pendapat,usulan dan saran dalam musyawarah dan forum PII/pengurus PII.
  6. Berhak untuk mendapatkan Advokasi dalam mengembangkan kompetensi profesi.

Sumber :

  1. http://denimailandi30.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-persatuan-insinyur-indonesia.html
  2. https://pii.or.id/

Tentang Etika Engineering

Posted on Updated on

Etika Profesi Seorang Engineer

 Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku.

 

  • Macam-macam Etika

Ada dua macam etika dalam menentukan baik dan buruknya prilaku manusia :

  1. Etika Deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara     kritis dan rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang prilaku atau sikap yang mau diambil.
  2. Etika Normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Biasanya sebutan “profesi” selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Hal ini mengandung arti bahwa suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk itu. Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan, sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama.

  • Ciri – Ciri Profesi


Secara umum ada beberapa ciri atau sifat pada profesi, yaitu :

  1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
  2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
  3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.

Profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus menerus. “Profesionalisme” adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Alam bekerja, setiap manusia dituntut untuk bisa memiliki profesionalisme karena di dalam profesionalisme tersebut terkandung keahlian dalam mengoptimalkan ilmu pengetahuan, skill, waktu, tenaga, sember daya, serta sebuah strategi pencapaian yang bisa memuaskan semua bagian/elemen. Profesionalisme juga bisa merupakan perpaduan antara kompetensi dan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab moral.

Etika Profesi 


      Etika profesi menurut keiser dalam ( Suhrawardi Lubis, 1994:6-7 ) adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik yaitu agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional

  • Prinsip Dasar di dalam Etika Profesi :

 

  1. Tanggung jawab.
  2. Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.
  3. Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain           atau masyarakat pada umumnya.
  4. Keadilan.
  5. Prinsip ini menuntut untuk memberikan kepada siapa saja apa           yang menjadi haknya.
  6. Prinsip Kompetensi, melaksanakan pekerjaan sesuai jasa                   profesionalnya, kompetensi dan ketekunan.
  7. Prinsip Prilaku Profesional, berprilaku konsisten dengan reputasi     profesi.
  8. Prinsip Kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi.

Etika Profesi Seorang Engineer


       Etika Profesi Engineer (insinyur) untuk membantu pelaksana sebagai seseorang yang professional dibidang keteknikan supaya tidak dapat merusak etika profesi diperlukan sarana untuk mengatur profesi sebagai seorang professional dibidangnya berupa kode etik profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi tersebut. 

  1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dilakukan
  2. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan keja (kalanggan social).
  3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.

Tanggung jawab profesi yang lebih spesifik seorang professional diantaranya:

  1. Mencapai kualitas yang tinggi dan efektifitas baik dalam proses maupun produk hasil kerja profesional.
  2. Menjaga kompetensi sebagai profesional.
  3. Mengetahui dan menghormati adanya hukum yang berhubungan dengan kerja yang profesional.
  4. Menghormati perjanjian, persetujuan, dan menunjukkan tanggung jawab.

 

Di Indonesia dalam hal kode etik telah diatur termasuk kode etik sebagai seorang insinyur yang disebut kode etik insinyur Indonesia dalam “catur karsa sapta dharma insinyur Indonesia. Dalam kode etik insinyur terdapat prinsip-prinsip dasar yaitu:

  1. Mengutamakan keluhuran budi.
  2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk                     kepentingan kesejahteraan umat manusia.
  3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat,     sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
  4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian         profesional keinsinyuran

 

Tuntutan sikap yang harus dijalankan oleh seorang insinyur yang menjunjung tinggi kode etik seorang insinyur yang professional yaitu:

  1. Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat.
  2. Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kempetensinya.
  3. Insinyur Indinesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan.
  4. Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya.
  5. Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing.
  6. Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi.
  7. Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya.

 

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) sendiri secara spesifik memberikan persyaratan akreditasi yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa teknik (engineering) harus mengerti betul karakteristik etika profesi keinsinyuran dan penerapannya. Dengan persyaratan ini, ABET menghendaki setiap mahasiswa teknik harus betul-betul memahami etika profesi, kode etik profesi dan permasalahan yang timbul diseputar profesi yang akan mereka tekuni nantinya; sebelum mereka nantinya terlanjur melakukan kesalahan ataupun melanggar etika profesi-nya. Langkah ini akan menempatkan etika profesi sebagai “preventive ethics” yang akan menghindarkan segala macam tindakan yang memiliki resiko dan konsekuensi yang serius dari penerapan keahlian profesional.

 

Insinyur adalah sebuah profesi yang penting didalam pelaksanaan pembangunan industri nasional, karena banyak berhubungan dengan aktivitas perancangan maupun perekayasaan yang ditujukan semata dan demi kemanfaatan bagi manusia. Dengan mengacu pada pengertian dan pemahaman mengenai profesi, (sikap) professional dan (paham) profesionalisme; maka nampak jelas kalau ruang lingkup keinsinyuran per definisi bisa disejajarkan dengan profesi- profesi yang lain seperti dokter, pengacara, psikolog, aristek dan sebagainya. Seorang insinyur (tanpa terkecuali insinyur teknik industri) akan terlibat dalam berbagai aktivitas bisnis yang harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip komersial dan mengarah untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun demikian, sebagai sebuah profesi yang memiliki idealisme dan tanggung jawab besar bagi kemaslahatan manusia; maka didalam penerapan kepakaran dan keahlian insinyur tersebut haruslah tetap mengindahkan norma, budaya, adat, moral dan etika yang berlaku.

 

Persatuan Insinyur Indonesia (PII)

  1. Sarjana Teknik (S.T.)

Gelar akademik untuk tamatan program S-1 perguruan tinggi teknik.

  1. Insinyur (Ir.)

Sebutan untuk penyandang gelar Sarjana Teknik (S.T.) atau Sarjana Pertanian yang memiliki dasar pengetahuan profesi keinsinyuran.

  1. Insinyur Profesional (IP)

Insinyur yang memiliki kompetensi profesional, berpengalaman praktek keinsinyuran (engineering), dan mempraktekan keinsinyuran sebagai profesinya sehari-hari.

 

Ciri-ciri Insinyur Profesional

  1. Memegang teguh kode etik profesi
  2. Pekerjaan » “hobi”
  3. Keahlian awet, segar, dan mutakhir
  4. Berupaya mencapai standar hasil yang lebih baik
  5. Senantiasa berupaya memperbaiki diri, mempertahankan

integritas, dan bekerja ke   arah kesempurnaan

  1. Cakap dalam prakarsa, kreativitas, kearifan, dan kedewasaan
  2. Berketrampilan tinggi dalam melakukan perhitungan-perhitungan

perancangan dan evaluasi.

Sumber :

 

Sistem Perundang-Undangan Secara JIS

Posted on

Pengertian

JIS (Japanese Industrial Standards)

Japanese Industrial Standar (JIS) menentukan standar yang digunakan untuk kegiatan industri di Jepang. Proses standardisasi dikoordinasikan oleh Komite Standar Industri Jepang dan dipublikasikan melalui Jepang Standards Association.

Note : Appendix I is summarized based on the contents of Appendix II

Appendix I

The outline of the Act (Act No. 82 of amendments of the Industrial Safety and Health Act June 25, 2014) making partial

  • Explanatory note;

The partial amendments of the Industrial Safety and Health Act, this time, are grounded in the recent occurrence of Occupational Accidents and Diseases especially such as the bile duct cancer due to hazardous chemical substances which are not regulated by the special regulations, mental health disorder and recurrence of Accidents in a similar way.These situations have been understood as serious problems, and the objectives of the said amendments are to enhance the system for the prevention of Occupational Accidents and Diseases. The situations and the necessity of countermeasures with respect to the issues and situations mentioned above are as follows,

Situations Necessity of Countermeasures
The occurrence of the bile duct cancer as the Occupational Disease due to hazardous chemical substances which are not covered by the special regulations. To respond appropriately, based on the results of the investigation, in advance, on the danger and/or hazard regarding the said chemical substances. (with regard to Article 28-2 and the new establishment of Article 57-3)
The increase of the cases of mental health disorder, compensated as the Occupational Disease. To respond appropriately, based on the results of the assessment of the state of health, including mental issues, of the worker concerned, in advance of falling into mental health disorder. (with regard to the new establishment of Article 66-10)
The same kind of the Occupational Accident occurred repeatedly in the other work place of the same company. To prevent the same kind of the said Accident in the other workplace of the same company. (with regard to the amendment of Article 78)

Note : the outlines of the amendments including the above 3 points are as follows.

  • Six points of the amendments of the Industrial Safety and Health Act, this time, are as follows.
  1. Review of the way that should be, of the appropriate control of the hazardous chemicals.
  • To make it compulsory obligation that the employer shall investigate danger or harm of such chemical substances as are not covered by the special regulations and have certain dangerous and/or harmful properties. with regard to the new establishment of Article 57-3) Note; this provision will be enforced from 1st, June, 2016.
  1. Establishment of the system of assessing of the degree of the worker’s mental burden,
  • To make it compulsory obligation that the employer shall conduct the medical examination in order to assess the degree of the worker’s mental burden for his/her worker by the physician, public health nurse or other competent person. However, this compulsory obligation shall, for a while, be such one as to endeavour to conduct the said medical examination for each workplace of the scale defined by Cabinet Order ( provided for as regularly employing less than fifty workers.
  • To make it compulsory obligation that the employer, when he/she conducted the medical examination in order to assess the degree of the worker’s mental burden for his/her worker by the physician, public health nurse or other competent person, shall provide the worker who was informed the results of the examination and desires to get the guidance with face-to-face by the physician for him/her, and then based on its results, the said employer, by taking into consideration of the opinions of the physician, and when it is deemed necessary, shall take measures including changing the work contents, shortening the working hours, or other appropriate measures. (With regard to the new establishment of Article 66-10)

Note1: this provision will be enforced from 1st, December, 2015.

Note2: the treatment of this compulsory obligation to conduct the examination into allowing a certain scale of workplace to endeavour to conduct it for a while, bases its legal ground on the supplementary provision added this time revision.

Note3: this system is so called as “Stress-Check System”, expressed in the Notice of No. 0501-3, dated 1st, May, 2015, issued by the Director General, Labour Standards Bureau, prescribing details and interpretation of this System.

  1. Promotion of such measures as to prevent harmful influences by Passive Smoking,
  • To make it compulsory obligation that the employer, shall endeavour to take such appropriate measures as to prevent harmful influences by the Passive Smoking, taking into consideration of the actual circumstances of the said employer as well as his/her workplace. (With regard to the new establishment of Article 68-2)

Note; this provision was enforced from 1st, June, 2015.

  • Response to such employers as repeating occurrence of severe Occupational Accidents and/or Diseases,
  • To create the administrative system that the Minister of Health, Labour and Welfare may instruct the said employer to prepare comprehensive improvement plan with respect to safety and health, covering his/her whole company. In this case, if the said employer does not comply with the said Minister’s instruction, the said Minister may make the recommendation to take necessary measures in order to prevent severe Occupational Accidents or Diseases, to the said employer. And then, if the said employer does not comply with the said recommendation, the said Minister may announce such situation. (With regard to the amendment of Article 78, omitted in this paper.)

Note; this provision was enforced from 1st, June, 2015.

  1. Response to the Inspection Agency concerned, located in foreign countries,
  • Taking into consideration of the international situations with respect to the Inspection Agency concerned, in addition to usual system, to add another administrative one that the Inspection Agency who conducts the inspection of such machines like boilers requiring specially dangerous operations, etc., and located in foreign countries, may be registered as the said Inspection Agency by the Minister of Health, Labour and Welfare and enable the said Agency to act in Japan. (With regard to the amendment of Article 46, 52, etc.; omitted in this paper.)

Note; this provision was enforced from 1st, June, 2015.

  1. Review of the system of such notification of the plan as requested, in the case of the type of industry concerned and the scale of the establishment concerned, as well as the addition of the machine to be undergone the type examination by the registered type examination agency,
  • Taking into consideration of a good state of compliance of the employer concerned with respect to the said Notification of the plan, the provision of the said notification of the plan was abolished.
  • To add the Air Purifying Respirator with electric powered fan, which is obligated that workers shall use in such workplaces as the concentration of the dust is high in the air, to the machines to be undergone the type examination by the registered type examination agency. (With regard to the amendment of Article 42, 44-2, 46, 88, appended Table2, etc.; omitted in this paper.)

Note; this provision was enforced from 1st, December, 2014.

Disclaimer

This translation is not formally accepted, because the only legally effective texts of the main provisions, mentioned above are the ones which were published in Japanese, in the Official Gazette, issued by the Government of Japan.

However, this translation is offered as a reference in order to promote the international understanding of the main provisions among the amendments by the Act (Act No. 82 of June 25, 2014) making partial amendments of the Industrial Safety and Health Act.

 

While great care is taken with the Translation of the main provisions among the amendments by the Act (Act No. 82 of June 25, 2014) making partial amendments of the Industrial Safety and Health Act, from the Japanese, original, legal text into English, in the following Appendix   the International Affairs Division, International Affairs Center, Japan Industrial Safety and Health Association, accepts no responsibility for meaning of these provisions included in the following translation, as legally actual effects.

Appendix II

The main provisions among the amendments by the Act (Act No. 82 of June 25, 2014) making partial amendments of the Industrial Safety and Health Act

The Amended Provisions (abstract)
(Investigation, etc. to be carried out by Employer)
Article 28-2 The employer shall, as provided for by the Ordinance of the Ministry of Health, Labour and Welfare, endeavour to investigate the danger or harm etc., due to buildings, facilities, raw materials, gases, vapours, dust, etc. (excluding the danger or harm, etc., due to the materials, provided for in the Cabinet Order, provided for in paragraph (1) of Article 57 and the notifiable substances provided for in paragraph (1) of Article 57-2 and those arising from work actions and other duties, and to take necessary measures preventing from dangers or health impairment to workers, in addition to taking the measures provided for by the provisions pursuant to this Act or the orders, based on the results of the said investigation. However, in case of the investigation other than investigation to substances including chemicals, preparations containing chemicals and others, which are likely to bring about danger or health impairment to workers, this shall apply to the employer of the undertaking in the manufacturing industry or other industries provided for by the Ordinance of the Ministry of Health, Labour and Welfare. Paragraph (2) and (3); Omitted here.
(Investigation with respect to the materials, provided for in the Cabinet Order based on paragraph (1) of Article 57 and the notifiable substances , etc. to be carried out by Employer)
Article 57-3 The employer shall, as provided for by the Ordinance of the Ministry of Health, Labour and Welfare, investigate the danger or harm etc., due to the materials, provided for in the Cabinet Order, provided for in paragraph

(1) of Article 57 and the notifiable substances.

(2) The employer shall endeavour to take necessary measures for preventing dangers or health impairment to workers, in addition to taking the measures provided for by the provisions pursuant to this Act or the orders, based on the results of the investigation provided for inthe preceding paragraph.

(3) The Minister of Health, Labour and Welfare shall make publish the necessary 2 guidelines relating to the measures provided for in the preceding two paragraphs to achieve an appropriate and effective implementation thereof, in addition to those provided for in paragraph (1) and (3) of Article 28.

(4) The Minister of Health, Labour and Welfare may provide individual employers and organizations of employers with necessary guidance and assistance, etc., under the guidelines in the preceding paragraph.

(Medical examination for assessing the degree of a mental burden of the worker )
Article 66-10 The employer shall, as provided for by the Ordinance of the Ministry of Health, Labour and Welfare, conduct the medical examination in order to assess the degree of the worker’s mental burden for his/her worker by the physician, public health nurse or other competent person (hereafter, referred as“ the physician, etc.”).

(2) The employer shall, as provided for by the Ordinance of the Ministry of Health, Labour and Welfare, ensure to be notified the results of the medical examination, provided for in the preceding paragraph from the physician, etc. who conducted the said examination, to the worker, examined pursuant to the preceding paragraph. In this case, the said physician, etc. shall not offer the results of the said examination to the employer concerned without the advance consent to do so from the said worker.

(3) In case where his/her worker, among the workers concerned who received the notification, pursuant to the preceding paragraph, and his/her worker’s degree of the burden of mental health fallsunder the required condition considering the maintenance of the said worker’s health as provided for by the Ordinance of the Ministry of Health, Labour and Welfare, and when his/her worker concerned, makes an offer to be undergone the face-to-face guidance by the physician, the employer shall, as provided for by the Ordinance of the Ministry of Health, Labour and Welfare, conduct the face-to-face guidance by the physician to the said worker. In this case, the employer concerned, shall not make a disadvantageous treatment to the said worker.

(4) The employer shall, as provided for by the Ordinance of the Ministry of Health, Labour and Welfare, record the result of the face-to-face guidance by the physician, pursuant to the preceding paragraph.

(5) The employer shall, based on the results of the face-to-face guidance by the

physician, pursuant to the provision of the third paragraph, as provided for by the Ordinance of the Ministry of Health, Labour and Welfare, listen to the opinions of the physician concerned, about the necessary measure in order to maintain the health of the said worker.

(6) The employer shall, by taking consideration of the opinions of the physician,

pursuant to the preceding paragraph, and when it is deemed necessary, take 3 measures including changing the location of work, changing the work contents, shortening the working hours, reducing the frequency of night work or other measures, along with reporting the opinion of the said physician to the Health Committee, the Safety and Health Committee or the Committee for the Improvement of Establishing Working Hours, and other appropriate measures, considering the circumstances of the said worker.

(7) The Minister of Health, Labour and Welfare shall publish the necessary guidelines relating to the measures in the preceding paragraph to achieve an appropriate and effective implementation thereof.

(8) The Minister of Health, Labour and Welfare may, when the Minister published the guidelines, pursuant to the preceding paragraph, and it is deemed necessary, provide individual employers and organizations of employers with the necessary guidance and assistance, etc., under the guidelines in the preceding paragraph.

(9) The State shall endeavour to conduct study training for the physician, etc., with respect to the influences due to the degree of the mental burden of the worker in order to maintain the workers’ health, in addition, to take such measures as to provide health counselling and other services to the said worker, in order to promote the health of the said worker who uses the notified results, pursuant tothe second paragraph.

(Prevention of Passive Smoking)
Article 68-2 The employer shall endeavor to take necessary measures in order to

Prevent the Passive Smoking (meaning to inhale tobacco smoke, blown out by other people, the interior of the building or in the other equivalent environment. In the paragraph (1) of Article 71, referred to as the same.), considering the circumstances of the said employer and his/her workplace.

Supplementary Provisions
(special case for the Medical examination for assessing a degree of a mental burden of the worker )
Article 4 In applying of Article 66-10 to the workplace other than the one provided for the paragraph (1) of Article 13, “shall conduct” in paragraph (1) of the said Article shall be read for a while as “shall endeavour to conduct”.

Sumber Ilmu

Sumber Ilmu

Sumber Ilmu

Sumber Ilmu

Sumber Ilmu

Sistem Perundang-Undangan Keselamatan dan Kerja Secara ANSI

Posted on

Pengertian

American National Standards Institute (ANSI) adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personel di Amerika Serikat. Lembaga tersebut mengawasi pembuatan, diberlakukannya, dan penggunaan ribuan norma dan pedoman yang secara langsung berdampak bisnis di hampir setiap sektor. Lembaga tersebut juga mengkoordinasikan standar Amerika Serikat dengan standar internasional sehingga produk-produk Amerika Serikat dapat digunakan di seluruh dunia. Lembaga tersebut memberi akreditasi untuk standar yang yang dikembangkan oleh perwakilan dari lembaga pengembang standar, instansi pemerintah, kelompok konsumen, perusahaan, dan lain-lain. Standar tersebut memastikan agar karakteristik dan kinerja produk yang konsisten sehingga masyarakat menggunakan definisi dan istilah yang sama, dan produk diuji dengan cara yang sama. ANSI juga memberi akreditasi bagi organisasi yang melaksanakan sertifikasi produk atau personel sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam standar internasional.

American National Standards Institute didirikan pada tanggal 19 Oktober 1918 dengan misi untuk meningkatkan daya saing global bagi bisnis dan kualitas hidup Amerika Serikat dengan mempromosikan serta memfasilitasi standar konsensus sukarela dan sistem penilaian kesesuaian.

Memorandum of Understanding Between the Occupational Safety and Health Administration and the American National Standards Institute

WHEREAS the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) has the statutory authority to develop, promulgate and enforce occupational safety and health standards; and

WHEREAS the Occupational Safety and Health Act of 1970 (the OSH Act) (sections 6(a) and 6(b)(8)) recognizes that national consensus standards producing organizations have an important role in the development of occupational safety and health standards; and

WHEREAS the Act (section 20 (c)) permits cooperative working arrangements between OSHA and private organizations to assist OSHA by conducting studies relating to its responsibilities under the Act; and

WHEREAS OSHA recognizes that the services, facilities, and members of the American National Standards Institute (ANSI) may be of assistance to OSHA in carrying out its statutory responsibilities; and

WHEREAS ANSI is recognized as a coordinating and approval agency for voluntary national consensus standards in the United States and is ready to provide assistance and support in occupational safety and health standards, regulations and related issues; and

WHEREAS ANSI, working through its Accredited Standards Developers, has already demonstrated through the performance of various activities an ability to render technical assistance and support to OSHA in carrying out its statutory authority;

It is agreed that:

ANSI will furnish assistance and support and continue to encourage the development of national consensus standards for occupational safety and health issues for the use of OSHA and others. OSHA will continue to cooperate and assist the ANSI Federation in its mission in a manner consistent with OSHA policy. Such technical assistance and support generally includes but is not limited to the following program activities:

ANSI will encourage its Accredited Standards Developers to provide technical support, as requested, in the development, promulgation and application of OSHA’s occupational safety and health standards, such as the preparation and distribution of technical guides, and the development of training curriculums;

ANSI will provide assistance to OSHA, as requested, in connection with the activities of OSHA’s standards advisory committees;

As the U.S. member body to the International Organization for Standardization (ISO), the Pacific Area Standards Congress (PASC), the Pan American Standards Commission (COPANT), and the International Accreditation Forum (IAF), and, through the U.S. National Committee, to the International Electrotechnical Commission (IEC), ANSI will be encouraged to participate in the safety and health-related policy-making groups and committees of these organizations. ANSI will provide OSHA with proposed draft international safety and health standards from these organizations. OSHA will provide ANSI with comments on the proposed international standards, and ANSI will provide these comments to the Technical Advisory Group developing the U.S. position on these standards;

ANSI will coordinate the interpretation and rationale of selected American National Standards for OSHA, as requested, in connection with OSHA standards development and compliance activities;

ANSI and OSHA will maintain a mechanism for consultation in the planning of occupational safety and health standards development activities in the areas of mutual concern to the extent consistent with OSHA policy and section 6 of the OSH Act;

ANSI accredits Standards Developers to develop and publish American National Standards based on openness, balancing of interests, due process and consensus. Accordingly, ANSI and OSHA agree to promote communications between voluntary standards developers and government organizations that evaluate voluntary standards and other source materials, and between voluntary standards developers and government organizations that develop and enforce workplace standards. ANSI and OSHA will work together to help these parties to obtain relevant information about developments that affect them, and to facilitate decision-making and implementation of needed actions at the national and international levels;

ANSI and OSHA agree to work with the National Institute of Standards and Technology (NIST) under the National Technology Transfer and Advancement Act of 1996 (P.L.104-113) and with the Secretary of Commerce under OMB Circular A-119 and the Trade Agreements Act of 1979 (P.L. 96-39) to co-ordinate Federal activities in voluntary standards and to ensure adequate representation of U.S. interests in all relevant international standards organizations. In entering into this MOU, ANSI recognizes that OSHA promulgates and enforces workplace safety and health standards as mandated by the Occupational Safety and Health Act of 1970 (OSH Act), and that OSHA must comply with the requirements of the OSH Act and other statutes, regulations, and directives in carrying out its regulatory program.

OSHA will provide ANSI with those occupational safety and health research reports it has developed for general use consistent with section 20(d) of the OSH Act involving areas of mutual concern;

OSHA will participate on selected ANSI accredited standards committees and canvass reviews in a manner consistent with the policies of the OSH Act;

OSHA will provide ANSI with notices of standards development activities relating to standards proposals, hearings and final rules.

The purpose of the cooperative effort sought under this Memorandum of Understanding is to bring the technical resources and support of ANSI together to assist OSHA in carrying out its responsibilities. Also, to the extent consistent with its obligations under the OSH Act, and other laws, OSHA will make technical resources available to assist ANSI in its mission. By entering into this MOU, ANSI and OSHA intend to enhance and strengthen the national voluntary consensus standards system of the United States and to support continued U.S. competitiveness, economic growth, safety, and health.

ANSI and OSHA will establish a working group to determine the assigned tasks that are to be carried out, by mutual agreement, to implement this MOU. ANSI and OSHA will each designate representatives to serve on this working group.

Sumber Ilmu

Sumber Ilmu

Sumber Ilmu

Sumber Ilmu

Sumber Ilmu

Sistem Perundang-Undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Secara ISO Series OHSAS SMK3

Posted on

Pengertian

Organisasi Internasional untuk Standardisasi (bahasa Inggris: International Organization for Standardization disingkat ISO atau Iso) adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standardisasi nasional setiap negara. Pada awalnya, singkatan dari nama lembaga tersebut adalah IOS, bukan ISO. Tetapi sekarang lebih sering memakai singkatan ISO, karena dalam bahasa yunani isos berarti sama (equal). Penggunaan ini dapat dilihat pada kata isometrik atau isonomi. Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO, yang merupakan lembaga nirlaba internasional, pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standardisasi internasional untuk apa saja. Standar yang sudah kita kenal antara lain standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM Bank, ukuran dan ketebalan kertas dan lainnya. Dalam menetapkan suatu standar tersebut mereka mengundang wakil anggotanya dari 130 negara untuk duduk dalam Komite Teknis (TC), Sub Komite (SC) dan Kelompok Kerja (WG).

Perundang-undangan K3 ialah salah satu alat kerja yang sangat penting bagi para Ahli K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) guna menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Tempat Kerja.

Berikut merupakan kumpulan perundang-undangan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Republik Indonesia yang memuat isi sebagai berikut antara lain:

Undang-Undang K3 :

  1. Undang-Undang Uap Tahun 1930 (Stoom Ordonnantie).
  2. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
  3. Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 203 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah terkait K3 :

  1. Peraturan Uap Tahun 1930 (Stoom Verordening).
  2. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Peredaran Pestisida.
  3. peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.
  4. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1979 tentang keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Menteri terkait K3 :

  1. Permenakertranskop RI No 1 Tahun 1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan.
  2. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pengangkutan dan Penebangan Kayu.
  3. Permenakertrans RI No 3 Tahun 1978 tentang Penunjukan dan Wewenang Serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja.
  4. Permenakertrans RI No 1 Tahun 19879 tentang Kewajiban Latihan Hygienen Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Tenaga Paramedis Perusahaan.
  5. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1980 tentang Keselamatan Kerja pada Konstruksi Bangunan.
  6. Permenakertrans RI No 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
  7. Permenakertrans RI No 4 Tahun 1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.
  8. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
  9. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1982 tentang Bejana Tekan.
  10. Permenakertrans RI No 2 Tahun 1982 tentang Kualifikasi Juru Las.
  11. Permenakertrans RI No 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.
  12. Permenaker RI No 2 Tahun 1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis.
  13. Permenaker RI No 3 Tahun 1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes.
  14. Permenaker RI No 4 Tahun 1985 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi.
  15. Permenaker RI No 5 Tahun 1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut.
  16. Permenaker RI No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.
  17. Permenaker RI No 1 Tahun 1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-syarat Operator Pesawat Uap.
  18. Permenaker RI No 1 Tahun 1989 tentang Kualifikasi dan Syarat-syarat Operator Keran Angkat.
  19. Permenaker RI No 2 Tahun 1989 tentang Pengawasan Instalasi-instalasi Penyalur Petir.
  20. Permenaker RI No 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  21. Permenaker RI No 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  22. Permenaker RI No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  23. Permenaker RI No 1 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
  24. Permenaker RI No 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.
  25. Permenaker RI No 4 Tahun 1998 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan tata Kerja Dokter Penasehat.
  26. Permenaker RI No 3 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang.

Keputusan Menteri terkait K3 :

  1. Kepmenaker RI No 155 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 125/MEN/82 Tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  2. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum RI No 174 Tahun 1986 No 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
  3. Kepmenaker RI No 1135 Tahun 1987 tentang Bendera keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  4. Kepmenaker RI No 333 Tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.
  5. Kepmenaker RI No 245 Tahun 1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional.
  6. Kepmenaker RI No 51 Tahun 1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja.
  7. Kepmenaker RI No 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja.
  8. Kepmenaker RI No 197 Thun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya.
  9. Kepmenakertrans RI No 75 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) No SNI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja.
  10. Kepmenakertrans RI No 235 Tahun 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.
  11. Kepmenakertrnas RI No 68 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.

Instruksi Menteri terkait K3 :

  1. Instruksi Menteri Tenaga Kerja No 11 Tahun 1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran.

Surat Edaran dan Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terkait K3 :

  1. Surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja RI No 84 Tahun 1998 tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan.
  2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No 407 Tahun 1999 tentang Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift.
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No 311 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik.

Sumber Ilmu

Sumber Ilmu